Komisi II DPRD Balikpapan Gelar RDP Bahas Serapan Anggaran dan Kinerja Dua OPD
Balikpapan,rakyatkaltim, – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Balikpapan, yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar), pada Senin (13/10/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, dan dihadiri oleh seluruh anggota komisi. Masing-masing OPD juga menghadirkan perwakilannya untuk menyampaikan laporan serta menjawab pertanyaan dari para legislator.
Fokus utama rapat adalah evaluasi penganggaran dan capaian kinerja kedua OPD sepanjang tahun 2025, sekaligus membahas program-program yang telah dan sedang dijalankan. Komisi II menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memastikan setiap rencana pembangunan berjalan sesuai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu pembahasan yang mencuat dalam RDP ini adalah progres pembangunan Pasar Induk di Kilometer 5,5 yang menjadi salah satu proyek strategis daerah. Diketahui, Detail Engineering Design (DED) untuk pasar tersebut telah dianggarkan sebesar Rp60 miliar. Namun, hingga saat ini pembangunan fisik belum terealisasi karena masih menunggu waktu pelaksanaan yang direncanakan pada tahun mendatang.
Selain itu, Komisi II juga mendorong percepatan kelanjutan pembangunan Pasar Klandasan, yang diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas perdagangan baru di kawasan pesisir kota.
“Kami mendorong agar serapan anggaran untuk pembangunan pasar dapat dimaksimalkan, mengingat kebutuhan masyarakat akan fasilitas perdagangan yang modern dan tertata sangat tinggi,” ujar Fauzi Adi Firmansyah dalam rapat tersebut.
Sementara itu, untuk Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, perhatian Komisi II tertuju pada pengelolaan kawasan wisata Pantai Manggar. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah ketersediaan air bersih di area wisata tersebut, yang selama ini menjadi keluhan pengunjung.
Komisi II meminta agar permasalahan ini segera diatasi melalui metode groundsting (pengeboran sumber air tanah), yang telah diajukan sebagai salah satu usulan solusi oleh dinas terkait. Selain itu, peningkatan fasilitas umum seperti toilet, tempat bilas, serta keamanan dan kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian.
“Kawasan wisata seperti Pantai Manggar harus dikelola secara profesional. Jika fasilitas pendukungnya memadai, bukan tidak mungkin kunjungan wisata akan meningkat dan memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar,” tambah Fauzi.
Rapat ini juga menjadi momentum evaluasi atas realisasi program-program yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Komisi II menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung pada pelayanan publik, khususnya di sektor perdagangan dan pariwisata.
Dengan adanya RDP ini, diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi formal, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD.
“Tujuan akhir dari rapat seperti ini adalah memastikan pembangunan yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Evaluasi ini penting agar tidak ada anggaran yang mubazir dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” tutup Ketua Komisi II.(mn)
