Ketua LBB Serukan Evaluasi Nasional, Pemotongan TKD Dinilai Hambat Program Pembangunan Balikpapan.
Balikpapan,rakyatkaltim,— Kebijakan pemerintah pusat mengenai pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) memunculkan kekhawatiran serius di tingkat daerah, khususnya di Kota Balikpapan. Ketua Umum Laskar Borneo Bersatu (LBB) Kalimantan, M. Ali Amin, mengungkapkan keprihatinannya setelah mengetahui bahwa Balikpapan mengalami pemangkasan anggaran hingga Rp.1,5 triliun.Kondisi ini dianggap berpotensi menghambat berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun-tahun mendatang.
Ali, menyampaikan hal tersebut ketika ditemui pada Senin (24/11/2025). Ia menilai bahwa pemotongan TKD tidak hanya berdampak pada pemerintah daerah sebagai pengelola anggaran, tetapi juga berimbas langsung pada masyarakat yang menantikan peningkatan layanan publik serta pengembangan infrastruktur.
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan, beberapa program strategis dipastikan akan mengalami penundaan pada tahun 2026. Walaupun belum dirinci secara terbuka, Ali menyebut bahwa sejumlah proyek prioritas kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
“Pemangkasan anggaran sebesar itu tentu membuat banyak rencana pembangunan harus ditinjau ulang. Kita sangat berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut,” ujarnya.
Menurut Ali, kondisi ini dapat mengganggu pertumbuhan wilayah, terutama karena Balikpapan sedang berupaya memperkuat posisinya sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Penundaan pembangunan berisiko menghambat kesiapan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan nasional.
Dalam pernyataannya, Ali juga menyoroti kontribusi Kalimantan Timur sebagai penghasil sumber daya alam yang besar bagi nasional. Ia menilai bahwa alokasi anggaran dari pusat yang kembali ke daerah masih belum sebanding dengan besarnya kontribusi tersebut.
“Kalimantan Timur ini penyumbang besar dana hasil bumi ke pusat. Namun alokasi yang kembali ke daerah sangat minim. Ini tidak ideal,” tegasnya.
Menurutnya, ketimpangan ini sudah lama dirasakan masyarakat Kaltim. Kebijakan pemotongan TKD justru memperlebar jurang tersebut, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh agar pembangunan daerah tidak terus tertinggal.
Sebagai langkah konkret, Ali mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Balikpapan dan Kalimantan Timur untuk turut serta menyuarakan penolakan dan mendorong evaluasi terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ia menilai bahwa suara kolektif masyarakat daerah dapat memberikan tekanan positif agar kebijakan anggaran lebih memperhatikan kebutuhan wilayah.
Selain itu, Ali menyerukan DPRD Balikpapan untuk mengambil sikap tegas dan memberikan masukan resmi kepada pemerintah pusat. Menurutnya, legislatif daerah memiliki legitimasi kuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama ketika kebijakan yang diambil berdampak luas terhadap perekonomian daerah.
“Dampaknya bukan hanya pada pemerintah kota, tapi seluruh elemen masyarakat. Pemerintah pusat perlu mendengar suara daerah,” ujar Ali.
Hingga saat ini, Pemerintah Kota Balikpapan masih melakukan evaluasi internal terkait penyesuaian anggaran. Beberapa OPD disebut tengah menyusun ulang prioritas program untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Masyarakat kini menunggu bagaimana respons pemerintah pusat terkait dorongan evaluasi dari berbagai pihak. Jika revisi kebijakan tidak dilakukan, dikhawatirkan sejumlah program strategis daerah akan tertunda lebih lama, bahkan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas.(mn)
